JAKARTA, Inersia.tv – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami kemerosotan tajam hingga menembus level Rp17.700. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang langsung mencecar Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Para wakil rakyat mempertanyakan sikap otoritas moneter yang masih berulang kali menyebutkan bahwa nilai tukar mata uang nasional relatif stabil. Kekecewaan terhadap kinerja bank sentral tersebut bahkan membuat segelintir anggota dewan mulai mendesak Perry Warjiyo untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, desakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan pelemahan nilai tukar mata uang Garuda yang sudah terjadi secara konsisten sejak tahun 2014. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai bahwa otoritas moneter hanya dijadikan kambing hitam atas masalah ekonomi negara yang jauh lebih rumit.

Menurutnya, akar penyebab utama depresiasi rupiah berada di luar kendali dan kewenangan teknis bank sentral semata. Defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung secara menahun menjadi kelemahan struktural yang secara pasti akan terus menekan nilai mata uang.

"Permasalahan kurs rupiah terletak pada kondisi ekonomi secara keseluruhan yang bersifat struktural. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun: deindustrialisasi dini. Ekspor stagnan: jauh lebih rendah dari Vietnam yang mencatat ekspor sebesar 1,6 kali Indonesia. Utang luar negeri pemerintah meningkat terus. Artinya, utang luar negeri digunakan untuk membiayai fiskal," katanya.

Anthony memaparkan bahwa selama empat bulan pertama di tahun ini, cadangan devisa negara telah terkuras hingga 10,3 miliar dolar AS. Situasi ini diperparah oleh absennya aliran dana pinjaman luar negeri maupun investasi langsung yang biasanya masuk untuk menopang ketahanan devisa nasional.

Ia juga menyoroti respons dari pucuk pimpinan negara yang terkesan menutupi kepanikan di tengah guncangan pasar keuangan saat ini.

"Meskipun narasi-narasi resmi pemerintah seolah-olah tidak ada masalah. Bahkan Presiden harus berkelakar, di desa tidak memakai dolar. Kelakar ini dapat ditangkap sebagai keresahan mendalam yang keluar menjadi alasan defensive," ujar Anthony.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Bank Indonesia tidak akan mampu mengubah keadaan jika fundamental ekonomi tidak segera diperbaiki. Selama negara masih terus bergantung pada skema tambal sulam melalui utang luar negeri, ancaman anjloknya rupiah hingga menyentuh level Rp20.000 per dolar AS akan selalu mengintai.

Sebagai penutup, Anthony justru menyentil balik kinerja para anggota legislatif yang sibuk menuntut pengunduran diri Gubernur BI. Ia secara tajam mempertanyakan fungsi pengawasan parlemen yang seharusnya ikut memikul tanggung jawab atas lemahnya performa ekonomi nasional.

"Kemudian, bagaimana dengan peran DPR yang tidak mampu mengawasi kinerja ekonomi secara keseluruhan untuk menciptakan surplus transaksi berjalan? Apakah DPR juga harus ikut mundur bersama? Mari kita renungkan," pungkasnya.