JAKARTA, Inersia.tv – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah agresif untuk mengatasi persoalan darurat sampah di wilayah ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang dengan sengaja mengabaikan aturan pemilahan sampah.

​Fokus utama pengawasan dan penindakan ini menyasar secara khusus pada sektor bisnis perhotelan, restoran, dan kafe (horeka). Tempat usaha tersebut dilarang keras untuk langsung membuang limbah operasional mereka apabila belum dipisahkan berdasarkan kategori organik, anorganik, dan residu.

​Pramono menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini bersifat mutlak dan tidak lagi sebatas imbauan semata. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara menyeluruh tanpa memberikan ruang toleransi bagi pihak yang membandel.

​"Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," ujar Pramono.

​Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, berbagai fasilitas pengelolaan limbah modern telah dioptimalkan di beberapa titik strategis. Langkah penyediaan infrastruktur ini ditujukan untuk menekan volume ketergantungan warga terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

​"Kebetulan selain Bantargebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah," ucap Pramono.

​Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut merespons positif gebrakan tata kelola limbah dari orang nomor satu di Jakarta tersebut. Ia mengharapkan agar regulasi daerah ini dapat bertransformasi menjadi budaya dan gaya hidup yang baru bagi masyarakat.

​"Ini menjadi gerakan bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta," ujar Hanif.

​Selain berfokus pada pengaturan limbah komersial skala besar, penyelesaian akar masalah juga harus menyentuh kebiasaan di tingkat rumah tangga. Edukasi pemilahan yang dimulai langsung dari area dapur hunian warga dinilai sebagai solusi paling efektif dalam mengelola sisa residu.

​"Nah, yang paling berat itu memang sampah dari rumah. Memilah, memilah. Oleh karena itu, gerakan menyongsong 499 dalam rangka ulang tahun Jakarta dicanangkan oleh Pak Gubernur ini menjadi kuncinya," ujar Zulkifli.

​Regulasi ancaman sanksi bagi para pelanggar ini diklaim akan memberikan efek jera yang kuat agar target nol residu bisa segera terealisasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem tata kota yang jauh lebih bersih bagi generasi penerus Jakarta ke depannya.