JAKARTA, Inersia.tv – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Aturan ini mewajibkan seluruh penjualan ekspor sumber daya alam strategis dikelola secara terpusat melalui instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

​Kebijakan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara dalam sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Langkah ini diklaim bertujuan untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan kekayaan alam yang jauh lebih tertata.

​"Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo saat rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

​Melalui regulasi tersebut, pemerintah menunjuk BUMN untuk bertindak sebagai pengekspor tunggal bagi komoditas andalan negara. Beberapa komoditas yang wajib mengikuti skema baru ini meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

​"Penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ucap dia.

​Skema ini memposisikan BUMN sebagai penyedia fasilitas pemasaran resmi di tingkat global. Hasil finansial dari setiap transaksi ekspor tersebut nantinya akan langsung disalurkan kembali kepada para pelaku usaha yang memproduksi komoditas.

​"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring," ujar dia.