JAKARTA, Inerisa.tv – Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat nasional mendadak diwarnai polemik hukum yang menyita perhatian publik. Tim dewan juri beserta pembawa acara (MC) untuk seleksi wilayah Kalimantan Barat secara resmi digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

​Langkah hukum tak terduga ini diambil oleh salah satu sekolah peserta yang merasa dirugikan atas hasil penilaian akhir. Pihak penggugat menilai ada kesalahan fatal dalam pembacaan soal dan perhitungan skor yang memengaruhi status kelolosan mereka.

​Gugatan perdata tersebut telah teregister secara resmi di kepaniteraan pengadilan setempat. Kuasa hukum penggugat menuntut pembatalan hasil lomba sekaligus meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pihak penyelenggara di lapangan.

​Menanggapi riuhnya kabar tersebut, pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI selaku inisiator program akhirnya angkat bicara. Mereka mengaku sangat terkejut karena perselisihan teknis perlombaan ini sampai bermuara ke meja hijau.

​Perwakilan MPR RI menyatakan bahwa pihaknya belum menerima salinan dokumen gugatan secara resmi dari pihak pengadilan.

​"Kami selaku pihak penyelenggara utama di tingkat pusat sejujurnya baru mengetahui adanya gugatan ini," ungkap perwakilan MPR RI saat memberikan klarifikasi resmi.

​Penyelesaian sengketa perlombaan sejatinya bisa diselesaikan melalui mekanisme protes yang sudah diatur dengan jelas dalam petunjuk teknis. Pihak panitia menyayangkan kebuntuan komunikasi yang terjadi antara perangkat pertandingan di daerah dan tim peserta.

​"Seharusnya segala bentuk keberatan terkait teknis penjurian diselesaikan di lokasi perlombaan sesaat setelah acara selesai," tegasnya menambahkan.

​Namun demikian, MPR RI memastikan akan bersikap kooperatif dalam menghadapi tahapan persidangan ke depannya. Tim biro hukum MPR rencananya akan segera berkoordinasi dengan panitia pelaksana di Kalimantan Barat untuk mengumpulkan fakta kejadian secara utuh.

​"Kami akan mempelajari detail gugatannya terlebih dahulu dan menyiapkan langkah hukum yang diperlukan," tutup perwakilan tersebut.

​Insiden ini menjadi preseden buruk yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI. Masyarakat kini menanti kelanjutan proses persidangan untuk melihat apakah hasil perlombaan tingkat regional tersebut bisa dibatalkan oleh putusan hakim.