BANDUNG, Inersia.tv - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengambil langkah tegas untuk mengendalikan tingkat kerusakan alam akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan pelarangan pemberian izin pembangunan kawasan wisata serta perumahan baru di seluruh area hutan dan perkebunan.

Kebijakan strategis tersebut ditujukan secara langsung kepada seluruh bupati dan wali kota yang berada di bawah lingkup administrasi Jawa Barat. Arahan moratorium izin ini tertuang secara sah dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG yang diterbitkan pada Senin (11/5/2026).

Langkah pemberhentian izin pembangunan area komersial ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam memitigasi risiko bencana alam. Regulasi ini sengaja dirancang untuk melindungi benteng ekologis Jawa Barat dari ancaman banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi.

Dedi mengingatkan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota agar tidak lagi memberikan ruang eksploitasi pada kawasan hijau yang tersisa. Ia mendesak adanya pengawasan yang jauh lebih ketat dari otoritas setempat demi menjaga kelestarian lingkungan.

“Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” kata Dedi.

Demi menyukseskan program pemulihan ekologis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan berbagai skema dukungan secara menyeluruh. Pemerintah menjamin ketersediaan sumber daya manusia, kelengkapan sarana, hingga sokongan pendanaan untuk proses rehabilitasi lahan.

Setelah regulasi ini berjalan, pemerintah tingkat provinsi akan rutin melaksanakan pembinaan dan peninjauan langsung secara berkala. Kolaborasi pengawasan lintas daerah ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan fungsi kawasan lindung bagi generasi mendatang.