SURABAYA, Inersia.tv - Ribuan pengemudi ojek dan taksi daring di wilayah Jawa Timur berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 28 April 2026. Aksi demonstrasi tersebut diprediksi akan melumpuhkan sejumlah ruas jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya. Gerakan protes ini diinisiasi oleh aliansi pengemudi yang tergabung dalam wadah Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal (DOBRAK) Jawa Timur.

Mereka memprotes berbagai kebijakan perusahaan aplikator yang selama ini dinilai sangat merugikan para mitra pengemudi di lapangan.
​Humas DOBRAK Jatim, Samuel Grandy Kalengkongan, memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah.

​“Diperkirakan akan ada ribuan driver online, baik roda dua maupun roda empat yang turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Samuel.

​Titik kumpul pertama akan dipusatkan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, tepatnya di sisi timur Monumen Jayandaru. Dari lokasi tersebut, sekitar 400 kendaraan akan bergerak secara beriringan menuju kawasan Bundaran Waru untuk menghimpun kekuatan bersama peserta aksi lainnya.

​"Dari Bundaran Waru, massa akan longmarch menuju kantor-kantor pemerintahan di Jawa Timur," ujarnya.

​Para demonstran memiliki dua target lokasi utama untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah. Tujuan pergerakan massa adalah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani serta Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya.

​Mobilisasi besar-besaran ini dipastikan akan memicu kepadatan volume kendaraan di sepanjang jalur lintasan para peserta aksi. Sejumlah jalan utama seperti Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, Jalan Bubutan, hingga Jalan Pahlawan berpotensi mengalami kemacetan parah.

​Pihak penyelenggara aksi menyadari bahwa pergerakan ribuan massa ini akan menghambat mobilitas warga. Oleh karena itu, Samuel mewakili pihak aliansi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan yang terdampak.

​"Kami mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu aktivitas dan lalu lintas. Kami mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan yang akan dilalui peserta aksi," lanjutnya.

​Dalam aksi damai tersebut, para mitra pengemudi mendesak DPRD Jawa Timur agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang angkutan sewa khusus. Mereka juga meminta ketegasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang terbukti melanggar aturan.

​Tuntutan utama lainnya adalah penghapusan program aplikator yang menerapkan tarif di bawah standar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur. Sesuai aturan tersebut, tarif bersih yang seharusnya diterima pengemudi adalah Rp2.000 per kilometer untuk kendaraan roda dua dan Rp3.800 per kilometer untuk kendaraan roda empat.

​Sebelumnya, aliansi DOBRAK Jatim bersama beberapa komunitas pengemudi daring lainnya telah menggelar deklarasi bersama terkait rencana turun ke jalan ini. Langkah ini diambil sebagai upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan seluruh pengemudi transportasi berbasis aplikasi di Jawa Timur.