JAKARTA, Inersia.tv – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan penyesuaian tarif tiket pesawat komersial akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur. Langkah strategis ini diambil sebagai respons pemerintah atas melambungnya harga avtur akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

​Kenaikan ongkos bahan bakar avtur tersebut telah memberikan pukulan telak terhadap biaya operasional seluruh maskapai penerbangan nasional. Oleh karena itu, penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) dinilai menjadi opsi yang paling rasional demi menjaga kelangsungan industri transportasi udara di Tanah Air.

​Meskipun kebijakan ini terkesan tidak populer, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dan kemampuan finansial perusahaan penerbangan.

​"Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," ujarnya.

​Pemerintah sangat menyadari bahwa kekhawatiran masyarakat semakin meningkat menjelang musim liburan sekolah dan perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Pada periode tersebut, mobilitas pergerakan warga biasanya mengalami lonjakan yang sangat tajam ke berbagai destinasi.

​AHY terus mengupayakan formulasi kebijakan terbaik agar beban pengeluaran yang ditanggung para penumpang tidak terlampau berat.

​"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

​Pihaknya saat ini terus menjalin koordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan serta asosiasi maskapai penerbangan. Ia berharap dinamika geopolitik global bisa segera mereda sehingga beban industri transportasi udara dapat kembali stabil.

​"Karena semakin meningkatnya harga energi dunia, termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," kata AHY.

​Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan juga telah merilis skema penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa perubahan harga ini murni mengikuti indikator rata-rata harga bahan bakar pesawat di pasaran.

​"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Lukman.

​Skema pungutan tambahan ini dirancang sangat fleksibel dengan berpatokan pada pergerakan harga avtur secara langsung.

​"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.