JAKARTA, Inersia.tv – Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah tegas otoritas moneter untuk membendung derasnya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.

​Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa aliran modal asing yang kabur atau capital outflow telah mencapai angka fantastis sebesar Rp51,16 triliun. Angka tersebut terakumulasi hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

​Dari total dana yang ditarik tersebut, sebanyak Rp26,06 triliun mengalir keluar dari pasar modal nasional. Sementara itu, dana sebesar Rp25,10 triliun ditinggalkan oleh para investor asing dari pasar obligasi pemerintah.

​Hengkangnya dana bernilai jumbo ini dipicu secara langsung oleh sentimen pasar global yang memburuk. Salah satu faktor utamanya adalah lonjakan imbal hasil surat utang Amerika Serikat bertenor sepuluh tahun yang menyentuh level 4,66 persen.

​Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai kebijakan bank sentral menaikkan suku bunga sudah sangat tepat. Langkah ini merupakan bentuk kebijakan pro-stabilitas untuk meredam gejolak pelemahan nilai tukar rupiah akibat tekanan geopolitik.

​"Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow," ujarnya.

​Eko memaparkan bahwa pemulihan dan percepatan roda perekonomian nasional tidak akan bisa berjalan maksimal jika nilai tukar mata uang dibiarkan tidak terkendali.

​“Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan,” ujar Eko di Jakarta.

​Kenaikan suku bunga acuan pada bulan Mei ini merupakan penyesuaian perdana sejak September 2025. Sebelumnya, BI memilih untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75 persen usai melakukan serangkaian pemangkasan sepanjang tahun lalu.

​Di samping tantangan moneter dari bank sentral, pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen untuk tahun 2027. Eko memandang bahwa proyeksi makroekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terlampau optimistis di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini.

​Pemerintah dituntut untuk terus menjaga konsistensi belanja negara dan mengevaluasi efektivitas setiap program strategis.

​"Perhatian ke depan adalah bagaimana memastikan program pemerintah optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” kata Eko.